Latest Post

MODIS, Mengamati Lingkungan Global dari Angkasa


Konferensi PBB tahun 1972 di Stockholm yang kemudian diikuti dengan Kyoto Protokol tahun 1997 menekankan pentingnya perhatian terhadap isu-isu lingkungan global. Isu-isu ini memerlukan riset khusus diantaranya pada masalah greenhouse gasses (gas di atmosfir bumi yang menyerap sebagian radiasi infra-merah, yang menyebabkan efek pemanasan pada udara sekitarnya), variasi temperatur, perubahan ketinggian permukaan laut, dan perubahan iklim dalam interval waktu yang panjang. Kesemuanya memerlukan pemahaman yang jelas akan permasalahan lingkungan yang terkait dengan pertanian, meteorologi, hidrologi, geografi, dan ilmu pengetahuan kebumian lainnya. 

Citra Satelit Landsat

SEJARAH SINGKAT SATELIT LANDSAT
Satelit Landsat pertama diluncurkan pada tahun 1972, satelit ini terkenal dengan kemampuannya merekam permukaan bumi dari angkasa. Program ini dulunya disebut Earth Resources Observation Satellites Program ketika dimulai tahun 1966, namun diubah menjadi Landsat pada tahun 1975. Yang paling akhir Landsat 7, diluncurkan tanggal 15 April 1999. Landsat-7 ini dilengkapi dengan Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+), yang merupakan kelanjutan dari program Thematic Mapper (TM) yang diusung sejak Landsat-5. Saluran pada satelit ini pada dasarnya adalah sama dengan 7 saluran pada TM, namun diperluas dengan saluran 8 yaitu Pankromatik. Saluran 8 ini merupakan saluran berresolusi tinggi yaitu seluas 15 meter. Berikut adalah urutan peluncuran satelit landsat :

Penginderaan Jauh


Sabins (1996) dalam Kerle, et al. (2004) menjelaskan bahwa penginderaan jauh adalah ilmu untuk memperoleh, mengolah dan menginterpretasi citra yang telah direkam yang berasal dari interaksi antara gelombang elektromagnetik dengan sutau objek. Sedangkan menurut Lillesand and Kiefer (1993), Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah atau fenomena yang dikaji.

Definisi Remote sensing


Definisi penginderaan jauh beraneka ragam yang umumnya akan terkait dengan pemanfaatan alat tersebut untuk membantu aktivitas kerja atau penelitian. Berikut ini beberapa definisi penginderaan jauh yang kami rangkum dari buku “Penginderaan Jauh” karya Prof. Dr. Sutanto.

Remote sensing is the science and art of obtaining information about an object, area, or phenomenon through the analysis of data acquired by a device that is not in contact with the object, area, or phenomenon under investigations (Lillesand dan Keifer, 1979).

Ikan Juga Bisa Alami Insomnia

Quantcast
Tahukah Anda bahwa ternyata ikan juga bisa mengalami insomnia (susah tidur). Mereka mungkin tidak memiliki kelopak mata. Tetapi ikan-ikan tetap tidur, bahkan sebagian dari mereka mengalami insomnia, lapor para ilmuwan. Ilmuwan asal California mempelajari gangguan tidur pada manusia dan mendapati bahwa sebagian ikan Zebra, ikan peliharaan, memiliki gen mutan yang dapat menganggu sistem tidur mereka yang sama seperti insomnia pada manusia. Menurut peneliti di Sekolah Kedokteran Universitas Stanford, ikan zebra dengan gen mutan tidur kurang 30 persen dari ikan tanpa mutasi. Saat mereka akhirnya tertidur, mereka tidur hanya setengah dari waktu ikan normal.

SistimPemetaan Sumberdaya Kelautan



Potensi Kelautan di republik ini sungguh sangat berlimpah baik di nearshore maupun di offshore, di mana industri maritim merupakan industri yang sangat menantang (world wide business). Kawasan laut memiliki dimensi pengembangan yang lebih luas dari daratan karena mempunyai keragaman potensi alam yang dapat dikelola. Beberapa sektor kelautan seperti perikanan, perhubungan laut, pertambangan sudah mulai dikembangkan walaupun masih jauh dari potensi yang ada.

BAGAIMANA SIKAP KITA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN HIDUP

Hidup tidak bisa lepas dari berbagai tekanan, namun semua kesulitan merupakan kesempatan bagi jiwa kita untuk dapat tumbuh. Tekanan-tekanan itu sesungguhnya dapat dilihat sebagai sebuah dorongan/stimulus yang membentuk watak, karakter, dan sekaligus menentukan bagaimana seseorang bereaksi terhadap sebuah kejadian di kemudian hari. Berikut ini adalah empat tipe manusia dalam menghadapi tekanan:


PROFIL

NAMA
ALAMAT
UMUR

Sedang dalam Proses Mohon Maaf

Bagaimana Kita Menentukan Prioritas dalam Hidup ini

Menentukan prioritas dalam hidup merupakan sesuatu yang mesti dilakukan oleh setiap orang. Mengapa? Karena dengan prioritas yang dimiliki itu orang dapat fokus dalam hidupnya. Pusat perhatian orang tidak mudah dipecah oleh hal-hal sampingan yang bukan prioritas dalam hidupnya. Dengan prioritas itu orang akan menemukan kebahagiaan dalam hidupnya.

Aktris Katherine Heigl yang berusia 32 tahun mesti mengucapkan selamat tinggal pada film serial televisi Grey’s Anatomy. Alasannya, biar punya cukup waktu bersama anak perempuannya, Naleigh yang baru berusia dua tahun. Ia ingin memusatkan perhatian pada anaknya itu. Karena itu, ia rela mengorbankan sesuatu yang juga tidak kalah pentingnya dalam hidupnya.

Analisa Usaha Mina Padi








Mina padi adalah salah satu tipe budidaya ikan di sawah dimana ikan dan padi ditanam secara bersama-sama. Untuk usaha ini tidak diperlukan kekhususan konstruksi sawah, hanya saja perlu dibuatkan kemalir (caren), yaitu semacam parit disekeliling dalam petakan sawah dengan diagonal atau menyilang pada petakan sawah. Kemalir ini berfungsi sebagai tempat berlindung ikan dan untuk

Restocking Ikan

oleh: Ujang Sudomo.S.Pi.Bagian Perairan Perikanan Umum




Luas perairan umum di Indonesia sampai saat ini diperkirakan lebih dari 55 juta ha, yang terdiri dari perairan sungai beserta lebaknya seluas 11,95 juta ha; danau alam, dan buatan seluas 2,1 juta ha, dan perairan rawa seluas 39,4 juta ha. Dari total luas perairan umum, 60 % berada Kalimantan, 30 %-nya berada di Sumatera dan sisanya di Sulawesi, Jawa, Bali, NTB dan Irian Jaya. Sedangkan jenis ikan yang ada sekitar 600 spesies, termasuk diantaranya jenis ekonomis penting, ikan budidaya atau diperkirakan dapat dibudidayakan

Paradigma pengelolaan hutan… perlukah diubah?

Oleh: Nugroho Ardi Cahyono,S.pi,M.eng.Bagian Perencanaan DKP.MM



Kesalahan dalam mengelola hutan akan memberikan dampak yang sangatbesar terhadap kondisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Sebenarnyapengelolaan hutan di Indonesia mempunyai dasar yang cukup kuat yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan tentang Hutan Kemasyarakatan, yaitu:

BUDIDAYA PERIKANAN SISTEM KJA YANG BERBASIS TROPHIC LEVEL UNTUK MENCEGAH EUTROFIKASI DI PERAIRAN DANAU/WADUK

oeh: Mufrizaldi,A.Pi.Kabid Perikanan Budidaya Mukomuko




Danau/waduk pada umunya dimanfaatkan sebagai pencegah banjir, pembangkit tenaga listrik, pensuplai air bagi kebutuhan irigasi pertanian, kegiatan perikanan dan untuk kegiatan pariwisata. Danau/waduk merupakan perairan tertutup yang keberadaanya telah memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Dengan adanya berbagai aktivitas tersebut akan memberikan dampak tersendiri bagi kualitas perairan waduk, terutama fitoplankton sebagai produsen primer perairan yang berperan mendukung kehidupan organisme air lainnya (ikan). Salah satu pemanfaatannya yaitu kegiatan budidaya ikan sistem karamba.

Sifat perairan danau/waduk yang masih dianggap sebagai common property (milik bersama) dan open access (sifat terbuka) menyebabkan pertumbuhan KJA di berbagai tempat berkembang sangat pesat dan cenderung tidak terkontrol dan tak terkendali. Maraknya KJA menghasilkan permasalahan tersendiri bagi lingkungan yaitu akan menghasilkan sejumlah limbah organik (terutama yang mengandung unsur nitrogen dan fosfor) yang besar akibat pemberian pakan yang tidak efektif dan efisien sehingga terjadi sisa pakan yang menumpuk di dasar perairan. Pada saat jumlahnya melampaui batas tertentu, limbah tersebut akan menyebabkan pencemaran danau/waduk. Pencemaran perairan yang diakibatkan oleh kegiatan pertanian, pariwisata dan perikanan dapat memacu peningkatan kandungan bahan organik yang pada akhirnya menimbulkan proses penyuburan perairan atau sering disebut eutrofikasi. Akibat yang ditimbulkan dari penyuburan perairan yaitu tidak terkendalinya perkembangbiakan tumbuhan air seperti enceng gondok (Eichornia crassipes) dan ganggang rantai (Hydrilla).

Berkaitan dengan kenyataan tersebut di atas dan manfaat danau yang besar bagi masyarakat sekitar serta kondisi perairan yang sudah terganggu khususnya masalah pencemaran, untuk menjaga agar kondisi waduk tidak terus menurun maka upaya pengelolaan yang perlu dilakukan di bidang perikanan budidaya yaitu menerapkan perikanan budidaya sistem KJA yang berbasis trophic level (Trophic Level Based Aquaculture). Maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui penerapan budidaya perikanan sistem KJA yang berbasis trophic level untuk mencegah eutrofikasi.

Eutrofikasi adalah proses pengayaan (enrichment) sistem biologi oleh elemen-elemen nutrisi (unsur hara) terutama oleh nitrogen dan fosforus (Barus, 2002). Dampaknya yaitu peningkatan produksi dan biomassa alga, perifiton dan biomassa tanaman air yang lebih tinggi yang disimilasi oleh peningkatan unsur-unsur tersebut. Penyebab eutrofikasi menurut Morse et al. (1993 dalam Saefumillah, 2003), 10% berasal dari proses alamiah di lingkungan air itu sendiri, 7% dari industri, 11% dari detergen, 17% dari pupuk pertanian, 23% dari limbah manusia dan 32% dari limbah peternakan. Menurut Azwar dkk (2004), jumlah pakan sistem KJA yang diberikan per hari mencapai 3,3% bobot ikan dan dari jumlah pakan yang diberikan tersebut ada bagian yang tidak dikonsumsi mencapai 20–25% pakan yang dikonsumsi diekskresikan ke lingkungan.

Eutrofik merupakan kondisi perairan yang kaya akan unsur hara. Peningkatan unsur hara ini akan memacu pertumbuhan fitoplankton yang cepat dan berakibat pada peningkatan turbiditas perairan yang akan menghambat pertumbuhan produsen-produsen bentik, memutus rantai makanan dan hilangnya habitat bagi beberapa spesies (Nebel and Wright, 1993). Nitrogen dan fosfor merupakan nutrien yang berperan cukup dominan dalam kaitan dengan produktivitas (Sawyer et al, 1994). Unsur N dan P biasanya menjadi unsur utama dalam produktivitas primer (fitoplankton). Hampir setengah dari fosfor yang tekandung dalam limbah rumah tangga berasal dari detergen (Goldman dan Horne, 1983). Nitrogen dan fosfor ini diperlukan tumbuhan dan produsen primer sebagai unsur pembentuk enzim metabolisme dan penyusun klorofil. Selain itu, kandungan unsur-unsur ini di perairan dapat juga sebagai variabel penentuan kualitas perairan dalam kaitan penyuburan perairan (eutrofikasi). Air berada tingkatan eutrofik jika fosforus (total fosforus) dalam air dalam rentang 35 – 100 µg/l.

Kondisi eutrofik sangat memungkinkan alga untuk tumbuh berkembang dengan pesat (blooming) akibat ketersediaan fosfor yang berlebihan. Perairan dikatakan blooming fitoplankton jika kelimpahan fitoplanktonnya mencapai 5 x 106 sel/l (Goldman dan Horne, 1983). Akibatnya eutrofikasi menjadi masalah bagi perairan danau/waduk yang dikenal dengan algal bloom. Hal ini dikenali dengan warna air yang menjadi kehijauan, berbau tidak sedap dan kekeruhannya menjadi semakin meningkat serta banyak enceng gondok yang bertebaran di danau/waduk. Kualitas air di perairan danau/waduk menjadi sangat rendah yang diikuti oleh rendahnya konsentrasi oksigen terlarut, bahkan sampai batas nol. Hal ini menyebabkan ikan dan spesies lainnya tidak bisa tumbuh dengan baik pada akhirnya terjadi kematian massal ikan. Permasalahan lain yaitu Cyanobacteria (blue-green algae) yang diketahui mengandung toksin sehingga membawa resiko bagi kesehatan manusia`dan hewan. Algal bloom juga menyebabkan hilangnya nilai konservasi, estetika, rekreasional dan pariwisata. Jika kondisi ini dibiarkan terus menerus akan menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem danau/waduk. Untuk menjaga agar kondisi waduk tidak terus menurun maka upaya pengelolaan yang perlu dilakukan di bidang perikanan budidaya yaitu menerapkan perikanan budidaya sistem KJA yang berbasis trophic level (Trophic Level Based Aquaculture).

Kegiatan budidaya KJA intensif membawa konsekuensi penggunaan pakan buatan yang besar sehingga hasil produksi dari komoditas ungulan lebih banyak yaitu ikan trophic level tinggi daripada produksi jenis ikan trophic level rendah. Dalam sistem budidaya berbasis trophic level, jumlah ikan pemakan plankton, perifiton dan detritus (trophic level rendah) jauh lebih besar dari pada jumlah ikan karnivora (trophic level tinggi). Budidaya ikan berbasis trophic level yaitu sistem budidaya ikan yang menggabungkan kegiatan usaha budidaya ikan karnivora, omnivora, herbivora, plankton feeder dan detritus feeder dalam perairan umum (danau/waduk). Sisa pakan utuh yang diberikan kepada ikan karnivora akan menjadi pakan bagi ikan omnivora seperti halnya dalam budidaya ikan mas dan nila dalam karamba jaring apung ganda di Waduk Saguling, Cirata dan Jatiluhur. Sisa pakan tersuspensi akan menjadi makanan bagi plankton feeder dan detritus feeder sedangkan sisa pakan yang terurai akan menjadi nutrient dan berfungsi sebagai pupuk bagi kompleks makhluk yang epiphyton yang pada gilirannya akan menjadi mangsa ikan pemakan epiphyton seperti ikan nilem, sepat siam, baronang dan lain-lain serta ikan herbivora. Selain dapat memanfaatkan pakan yang tersisa, budidaya perikanan berbasis trophic level akan berfungsi pula sebagai pembersih air (Cholik dkk, 2005).

Prinsip budidaya ikan berbasis trophic level yaitu semua nutrien limbah budidaya yang jumlahnya lebih banyak daripada nutrien yang diretensi menjadi daging ikan, dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya kembali. Budidaya ikan berbasis trophic level dapat menghasilkan komoditas utama (yang diberi pellet dan bernilai ekonomis tinggi) dan komoditas ber-trophic level rendah dalam jumlah yang besar dari komoditas utama dengan biaya murah sehingga banyak menyerap tenaga kerja dan menyediakan pangan protein bagi banyak orang, mengurangi biaya produksi komoditas utama, berperan meningkatkan daya saing ekspor sebagai pemakan limbah budidaya berperan sebagai “cleaning service” (Harris, 2006).

Danau/waduk berisi variasi jenis ikan yang memiliki tingkat kesukaan pakan berbeda-beda namun bersifat saling menguntungkan. Komposisinya merupakan gabungan dari jenis ikan karnivora, omnivora, herbivora, plankton feeder, dan detritus feeder. Dengan demikian, badan danau/waduk layaknya sebuah kolam besar bermotifkan polikultur. Komoditas utama dan bernilai ekonomis tinggi ditepatkan pada KJA, sedangkan pada hamparan di luarnya berisi komoditas “biaya murah” yang bisa menempatkan ikan tambakan, ikan nilem, iken tawes, ikan sepat siam, ikan mola juga kijing terpilih sebagai penghuninya. Penerapan budidaya perikanan sistem KJA berbasis trophic level di danau/waduk diharapkan akan menciptakan ekosistem perairan waduk terbebas dari berbagai limbah sisa pakan dan kotoran, sekaligus meningkatkan kelestarian lingkungannya.

Akuakultur yang berkelanjutan (sustainable) memiliki ciri-ciri efisien dalam penggunaan sumber daya, produktif dan tidak merusak lingkungan. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan konsep sistem perikanan budidaya berbasis tingkat kesukaan pakan (trophic level based aquaculture). Dalam sistem ini, wadah budidaya seperti KJA dipelihara berbagai jenis biota air yang memiliki kesukaan pakan yang berbeda-beda namun bersifat saling menguntungkan. Komposisi biota ditandai dengan dominasi jumlah biota autotrophe dan pemakan plankton disusul dengan biota herbivora, omnivora dan karnivora yang jumlahnya terkecil. Penerapan budidaya perikanan berbasis trophic level akan terciptanya ekosistem perairan danau/waduk terbebas dari berbagai limbah sisa pakan dan kotoran, sekaligus meningkatkan kelestarian lingkungannya.

Saran-saran budidaya ikan sistem KJA dengan trophic level, antara lain, yaitu :

Desentralisasi: Menuju Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Berbasis Komunitas Lokal

oleh: Ir.Susman.Mukomuko.Kepala Bidang Sumberdaya kelautan



Sebagaimana telah diamanatkan oleh Deklarasi Rio dan Agenda 21, pengelolaan sumberdaya alam berbasis komunitas merupakan salah satu strategi pengelolaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam. Selain itu strategi ini dapat membawa efek positif secara ekologi dan dan sosial. Pengelolaan sumberdaya alam khususnya sumberdaya kelautan berbasis komunitas lokal sangatlah tepat diterapkan di indonesia, selain karena efeknya yang positif juga mengingat komunitas lokal di Indonesia memiliki keterikatan yang kuat dengan daerahnya sehingga pengelolaan yang dilakukan akan diusahakan demi kebaikan daerahnya dan tidak sebaliknya.

Pengelolaan sumberdaya kelautan berbasis komunitas ini bukanlah sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia. Sejak dahulu, komunitas lokal di Indonesia memiliki suatu mekanisme dan aturan yang melembaga sebagai aturan yang hidup di masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam termasuk di dalamnya sumberdaya kelautan. Hukum tidak tertulis ini tidak saja mengatur mengenai aspek ekonomi dari pemanfaatan sumberdaya kelautan, namun juga mencakup aspek pelestarian lingkungan dan penyelesaian sengketa(Weinstock 1983; Dove 1986, 1990, 1993; Ellen 1985; Thorburn 2000).
Sebagaimana telah diamanatkan oleh Deklarasi Rio dan Agenda 21, pengelolaan sumberdaya alam berbasis komunitas merupakan salah satu strategi pengelolaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam. Selain itu strategi ini dapat membawa efek positif secara ekologi dan dan sosial. Pengelolaan sumberdaya alam khususnya sumberdaya kelautan berbasis komunitas lokal sangatlah tepat diterapkan di indonesia, selain karena efeknya yang positif juga mengingat komunitas lokal di Indonesia memiliki keterikatan yang kuat dengan daerahnya sehingga pengelolaan yang dilakukan akan diusahakan demi kebaikan daerahnya dan tidak sebaliknya.

Pengelolaan sumberdaya kelautan berbasis komunitas ini bukanlah sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia. Sejak dahulu, komunitas lokal di Indonesia memiliki suatu mekanisme dan aturan yang melembaga sebagai aturan yang hidup di masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam termasuk di dalamnya sumberdaya kelautan. Hukum tidak tertulis ini tidak saja mengatur mengenai aspek ekonomi dari pemanfaatan sumberdaya kelautan, namun juga mencakup aspek pelestarian lingkungan dan penyelesaian sengketa(Weinstock 1983; Dove 1986, 1990, 1993; Ellen 1985; Thorburn 2000).

Namun demikian, sejak dicapainya kemerdekaan Indonesia, kecenderungan yang terjadi adalah sentralisasi kekuasaan. Sejak orde lama sampai berakhirnya orde baru, pemerintah pusat begitu dominan dalam menggerakkan seluruh aktivitas negara. Dominasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah telah menghilangkan eksistensi daerah sebagai tatanan pemerintahan lokal yang memiliki keunikan dinamika sosial budaya tersendiri, keadaan ini dalam jangka waktu yang panjang mengakibatkan ketergantungan kepada pemerintah pusat yang pada akhirnya mematikan kreasi dan inisiatif lokal untuk membangun lokalitasnya.

Setelah reformasi tahun 1998, roda pelaksanaan desentralisasi mulai bergulir berlandaskan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 pada tahun 2001. Pada tahun 2004, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 diberlakukan untuk mengatur pelaksanaan desentralisasi di Indonesia.

Pelaksanaan desentralisasi mempunyai dua efek yang sangat berlawanan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan tergantung dari pendekatan dan penerapannya. Desentralisasi akan mengarah pada over eksploitasi dan kerusakan tanpa adanya pendekatan yang baik, namun sebaliknya dapat memaksimalkan potensi sumberdaya kelautan dengan tetap mengindahkan aspek kelestarian dan kelangsungan. prasyarat diperlukan demi tercapainya pengelolaan sumberdaya kelautan berbasis komunitas lokal.

Kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sumberdaya kelautan dan terdapatnya akuntabilitas otoritas lokal merupakan prasyarat utama demi tercapainya pengelolaan sumberdaya kelautan dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi (Ribbot 2002).

Prasyarat pertama yaitu terdapatnya kewenangan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sumberdaya kelautan. Kewenangan ini terdapat dalam bentuk kekuatan hukum dalam pasal 18 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa daerah memiliki kewenangan pengelolaan sumberdaya kelautan. Ketentuan hukum ini merupakan dasar yuridis yang kuat bagi pemerintah daerah dan komunitas lokal untuk mengupayakan pengelolaan yang disesuaikan dengan kepentingan dan kondisi lokal. Terlebih perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan tersebut berbentuk Undang-Undang yang menurut hirarki perundang-undangan di Indonesia berdasar UU No. 10 Tahun 2004 merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi setelah UUD 1945. Sehingga kekhawatiran akan dibatasinya kewenangan daerah berdasar Peraturan Pemerintah tidaklah beralasan.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya kelautan ini ada pada wilayah laut sejauh 12 mil diukur dari garis pantai terluar bagi pemerintah daerah provinsi dan 1/3 dari wilayah laut kewenangan pemerintah daerah provinsi bagi pemerintah kabupaten/kota. Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, maka kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud.

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ini tidak berlaku bagi penangkapan ikan oleh nelayan kecil dalam arti bahwa kewenangan yang diberikan kepada tiap daerah tidak akan membatasi usaha nelayan kecil dalam mencari penghidupan. Ketentuan ini diharapkan dapat menghilangkan praktek-praktek pelarangan bagi nelayan kecil memasuki dan menangkap ikan di wilayah laut daerah tertentu seperti yang terjadi pada awal pelaksanaan desentralisasi di Indonesia.

Prasyarat kedua adalah akuntabilitas otoritas lokal terhadap komunitas lokal. Akuntabilitas dari otoritas lokal memegang peranan penting dalam hal ini. Tidak ada otoritas lokal yang mempunyai akuntabilitas yang sempurna, namun demikian akuntabilitas yang kuat dari otoritas lokal merupakan prasyarat keberhasilan pengelolaan sumberdaya kelautan yang berintikan komunitas lokal.

Ketika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lebih memihak pada kepentingan partai politiknya dan melupakan konstituennya, sementara itu kepala daerah baik gubernur maupun bupati lebih memperhatikan kepentingan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga yang memilihnya daripada aspirasi komunitas lokal, yang terjadi adalah munculnya elit lokal yang melupakan masyarakatnya. Akibat yang terjadi terhadap pengelolaan sumberdaya alam termasuk sumberdaya kelautan adalah Praktek ini terjadi pada pelaksanaan desentralisasi berdasar UU No. 22 Tahun 1999 dimana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sistem pemilu bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lebih mendekatkan anggota DPRD kepada partai politiknya.

Akuntabilitas lokal mulai menguat setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004. Proses ini secara langsung mendekatkan kepala daerah kepada pemilihnya untuk menjamin terpilihnya ia kembali pada masa yang akan datang. Hal ini merupakan titik terang dalam penguatan akuntabilitas otoritas lokal. Di tengah kritik-kritik terhadap UU No. 32 Tahun 2004 sebagai upaya re-sentralisasi pemerintah pusat, UU ini memiliki kekuatan utama penunjang keberhasilan pelaksanaan desentralisasi dan pengelolaan sumber daya kelautan berbasis komunitas lokal yaitu penguatan akuntabilitas pemerintah daerah.

Dengan dua pondasi utama dalam yaitu penyerahan kewenangan pengelolaan sumberdaya kelautan kepada pemerintah daerah dan terciptanya akuntabilitas otoritas lokal, pelaksanaan desentralisasi akan mendorong terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan berbasis masyarakat di Indonesia.



Reference



Dove, M. (1986) “The practical reason for weeds in Indonesia: peasant vs. state views of Im-perata and Chromolaena,” Human Ecology 14(2): 163-90.

–, ed. (1990) The real and imagined role of culture in development: case studies from Indonesia. Honolulu: University of Hawaii Press.

– (1993) “Smallholder rubber and swidden agriculture in Borneo: a sustainable adaptation to the ecology and economy of the tropical rainforest,” Economic Botany 47(2): 136-47.

Ellen, R.F. (1985) Patterns of indigenous timber extraction from Moluccan rain forest fringes. Journal of Biogeography (12): 559-87.

Ribbot, Jesse C. (2002) Democratic Decentralization of Natural Resources: Institutionalizaing Popular Participation. World Resorces Intitute.

Thorburn, C.C. (2000) “Changing customary marine resource management practice and institutions: the case of Sasi Lola in the Kei Islands, Indonesia,” World Development 28(8): 1461-1480.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

Ditulis dalam Decentralization, Public Policy
Sebagaimana telah diamanatkan oleh Deklarasi Rio dan Agenda 21, pengelolaan sumberdaya alam berbasis komunitas merupakan salah satu strategi pengelolaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam. Selain itu strategi ini dapat membawa efek positif secara ekologi dan dan sosial. Pengelolaan sumberdaya alam khususnya sumberdaya kelautan berbasis komunitas lokal sangatlah tepat diterapkan di indonesia, selain karena efeknya yang positif juga mengingat komunitas lokal di Indonesia memiliki keterikatan yang kuat dengan daerahnya sehingga pengelolaan yang dilakukan akan diusahakan demi kebaikan daerahnya dan tidak sebaliknya.

Pengelolaan sumberdaya kelautan berbasis komunitas ini bukanlah sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia. Sejak dahulu, komunitas lokal di Indonesia memiliki suatu mekanisme dan aturan yang melembaga sebagai aturan yang hidup di masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam termasuk di dalamnya sumberdaya kelautan. Hukum tidak tertulis ini tidak saja mengatur mengenai aspek ekonomi dari pemanfaatan sumberdaya kelautan, namun juga mencakup aspek pelestarian lingkungan dan penyelesaian sengketa(Weinstock 1983; Dove 1986, 1990, 1993; Ellen 1985; Thorburn 2000).

Namun demikian, sejak dicapainya kemerdekaan Indonesia, kecenderungan yang terjadi adalah sentralisasi kekuasaan. Sejak orde lama sampai berakhirnya orde baru, pemerintah pusat begitu dominan dalam menggerakkan seluruh aktivitas negara. Dominasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah telah menghilangkan eksistensi daerah sebagai tatanan pemerintahan lokal yang memiliki keunikan dinamika sosial budaya tersendiri, keadaan ini dalam jangka waktu yang panjang mengakibatkan ketergantungan kepada pemerintah pusat yang pada akhirnya mematikan kreasi dan inisiatif lokal untuk membangun lokalitasnya.

Setelah reformasi tahun 1998, roda pelaksanaan desentralisasi mulai bergulir berlandaskan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 pada tahun 2001. Pada tahun 2004, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 diberlakukan untuk mengatur pelaksanaan desentralisasi di Indonesia.

Pelaksanaan desentralisasi mempunyai dua efek yang sangat berlawanan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan tergantung dari pendekatan dan penerapannya. Desentralisasi akan mengarah pada over eksploitasi dan kerusakan tanpa adanya pendekatan yang baik, namun sebaliknya dapat memaksimalkan potensi sumberdaya kelautan dengan tetap mengindahkan aspek kelestarian dan kelangsungan. prasyarat diperlukan demi tercapainya pengelolaan sumberdaya kelautan berbasis komunitas lokal.

Kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sumberdaya kelautan dan terdapatnya akuntabilitas otoritas lokal merupakan prasyarat utama demi tercapainya pengelolaan sumberdaya kelautan dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi (Ribbot 2002).

Prasyarat pertama yaitu terdapatnya kewenangan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sumberdaya kelautan. Kewenangan ini terdapat dalam bentuk kekuatan hukum dalam pasal 18 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa daerah memiliki kewenangan pengelolaan sumberdaya kelautan. Ketentuan hukum ini merupakan dasar yuridis yang kuat bagi pemerintah daerah dan komunitas lokal untuk mengupayakan pengelolaan yang disesuaikan dengan kepentingan dan kondisi lokal. Terlebih perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan tersebut berbentuk Undang-Undang yang menurut hirarki perundang-undangan di Indonesia berdasar UU No. 10 Tahun 2004 merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi setelah UUD 1945. Sehingga kekhawatiran akan dibatasinya kewenangan daerah berdasar Peraturan Pemerintah tidaklah beralasan.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya kelautan ini ada pada wilayah laut sejauh 12 mil diukur dari garis pantai terluar bagi pemerintah daerah provinsi dan 1/3 dari wilayah laut kewenangan pemerintah daerah provinsi bagi pemerintah kabupaten/kota. Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, maka kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud.

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ini tidak berlaku bagi penangkapan ikan oleh nelayan kecil dalam arti bahwa kewenangan yang diberikan kepada tiap daerah tidak akan membatasi usaha nelayan kecil dalam mencari penghidupan. Ketentuan ini diharapkan dapat menghilangkan praktek-praktek pelarangan bagi nelayan kecil memasuki dan menangkap ikan di wilayah laut daerah tertentu seperti yang terjadi pada awal pelaksanaan desentralisasi di Indonesia.

Prasyarat kedua adalah akuntabilitas otoritas lokal terhadap komunitas lokal. Akuntabilitas dari otoritas lokal memegang peranan penting dalam hal ini. Tidak ada otoritas lokal yang mempunyai akuntabilitas yang sempurna, namun demikian akuntabilitas yang kuat dari otoritas lokal merupakan prasyarat keberhasilan pengelolaan sumberdaya kelautan yang berintikan komunitas lokal.

Ketika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lebih memihak pada kepentingan partai politiknya dan melupakan konstituennya, sementara itu kepala daerah baik gubernur maupun bupati lebih memperhatikan kepentingan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga yang memilihnya daripada aspirasi komunitas lokal, yang terjadi adalah munculnya elit lokal yang melupakan masyarakatnya. Akibat yang terjadi terhadap pengelolaan sumberdaya alam termasuk sumberdaya kelautan adalah Praktek ini terjadi pada pelaksanaan desentralisasi berdasar UU No. 22 Tahun 1999 dimana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sistem pemilu bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lebih mendekatkan anggota DPRD kepada partai politiknya.

Akuntabilitas lokal mulai menguat setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004. Proses ini secara langsung mendekatkan kepala daerah kepada pemilihnya untuk menjamin terpilihnya ia kembali pada masa yang akan datang. Hal ini merupakan titik terang dalam penguatan akuntabilitas otoritas lokal. Di tengah kritik-kritik terhadap UU No. 32 Tahun 2004 sebagai upaya re-sentralisasi pemerintah pusat, UU ini memiliki kekuatan utama penunjang keberhasilan pelaksanaan desentralisasi dan pengelolaan sumber daya kelautan berbasis komunitas lokal yaitu penguatan akuntabilitas pemerintah daerah.

Dengan dua pondasi utama dalam yaitu penyerahan kewenangan pengelolaan sumberdaya kelautan kepada pemerintah daerah dan terciptanya akuntabilitas otoritas lokal, pelaksanaan desentralisasi akan mendorong terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan berbasis masyarakat di Indonesia.



Reference



Dove, M. (1986) “The practical reason for weeds in Indonesia: peasant vs. state views of Im-perata and Chromolaena,” Human Ecology 14(2): 163-90.

–, ed. (1990) The real and imagined role of culture in development: case studies from Indonesia. Honolulu: University of Hawaii Press.

– (1993) “Smallholder rubber and swidden agriculture in Borneo: a sustainable adaptation to the ecology and economy of the tropical rainforest,” Economic Botany 47(2): 136-47.

Ellen, R.F. (1985) Patterns of indigenous timber extraction from Moluccan rain forest fringes. Journal of Biogeography (12): 559-87.

Ribbot, Jesse C. (2002) Democratic Decentralization of Natural Resources: Institutionalizaing Popular Participation. World Resorces Intitute.

Thorburn, C.C. (2000) “Changing customary marine resource management practice and institutions: the case of Sasi Lola in the Kei Islands, Indonesia,” World Development 28(8): 1461-1480.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

Ditulis dalam Decentralization, Public Policy